Tupoksi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Tupoksi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Kepala Dinas

(1) Dinas Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas perdagangan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan
pemerintahan bidang perdagangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
urusan pemerintahan bidang perdagangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang Perdagangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretariat Dinas

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

(2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program dan anggaran pada
Dinas Perdagangan;
b. pelaksanaan program dan anggaran;
c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas
Perdagangan dan memberikan pelayanan
adminsitrasi kepada bidang-bidang lain
Dinas Perdagangan;
d. penyusunan bahan dokumentasi dan
statistik, peraturan perundang-undangan,
pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan
masyarakat;
e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
rumah tangga;
g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Perdagangan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
c. menyelenggarakan urusan administrasi
kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan
kendaraan dinas, gedung kantor,
perlengkapan kantor dan aset lainnya;
g. menyiapkan penghapusan sarana dan
prasarana/perlengkapan/aset;
h. melaksanakan pembinaan staf; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Perdagangan;
c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pendidikan;
d. melaksanakan sosialisasi program di
lingkungan Dinas Perdagangan;
e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
f. menyiapkan rencana umum pengadaan;
g. membuat rencana kerja tahunan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
a. menyusun program dan kegiatan bidang
keuangan, menyelenggarakan pelayanan
administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. mengidentifikasi dan menginventarisasi
sumber-sumber penerimaan dinas;
c. mengatur dan menjalankan adminsitrasi
keuangan sesuai pedoman akuntansi
pemerintah dan ketentuan perundang-
undangan;
d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi
administrasi keuangan;
e. membina dan mengatur penatausahaan
perbendaharaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan
penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik

(1) Bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik dipimpin oleh kepala Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan.

(2) Bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan pelayanan
distribusi dan logistik;
b. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan di bidang pengembangan dan
pengelolaan sarana distribusi serta
informasi dan bimbingan teknis penyedia
jasa logistik dan kerja sama pengembangan sistem logistik;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengembangan dan pengelolaan
sarana distribusi serta informasi dan
bimbingan teknis penyedia jasa logistik
dan kerja sama pengembangan sistem
logistik;
d. penyiapan penyusunan pedoman, norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan dan pengelolaan sarana
distribusi serta informasi dan bimbingan
teknis penyedia jasa logistik dan kerja
sama pengembangan sistem logistik;
e. penyiapan pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pengembangan dan pengelolaan
sarana distribusi serta informasi dan
bimbingan teknis penyedia jasa logistik
dan kerja sama pengembangan sistem
logistik;
f. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi;
g. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan penyedia jasa logistik dan kerja sama pengembangan logistik;
h. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi serta informasi;
i. pelaksanaan penyedia jasa logistik dan
kerja sama pengembangan logistik;
j. pelaksanaan pendokumentasian hasil
pengembangan pengelolaan sarana
distribusi serta informas;
k. pelaksanaan pendokumentasian hasil
penyedia jasa logistik dan kerja sama
pengembangan logistik;
l. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan dan sarana distribusi dan
logistik: dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Sarana Distribusi
mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sarana distribusi;
b. melaksanaan pedoman, norma, standar,
prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sarana distribusi ;
c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sarana distribusi; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengembangan Sarana
Distribusi dan Logistik terkait bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi dipimpin oleh kepala Seksi Pengelolaan Sarana Distribusimempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi;
b. melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi;
c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana distribusi; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengembangan Sarana Distribusi dan Logistik terkait bidang tugasnya.

Seksi Kerja Sama Pengembangan Logistik
dipimpin oleh kepala Seksi Kerja Sama
Pengembangan Logisti yang mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kerja sama pengembangan sistem logistik;
b. melaksanakan kebijakan, penyusunan
pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kerja sama pengembangan sistem logistik;
c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama pengembangan sistem logistik; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengembangan Sarana
Distribusi dan Logistik terkait bidang
tugasnya.

Bidang Bina Usaha Perdagangan

(1) Bidang Bina Usaha Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang Bina Usaha Perdaganganmempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bina usaha perdagangan.

(2) Bidang Bina Usaha Perdagangan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
c. penyiapan penyusunan pelaksanaan
pedoman, standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
d. penyiapan kelembagaan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan usaha, jasa perdagangan, usaha dagang asing, keagenan, informasi perusahaan dan pelaku pasar;
e. pelaksanaan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
f. pelaksanaan penertiban tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
g. pelaksanaan penertiban surat tanda
pendaftaran waralaba (STPW);
h. pelaksanaan penertiban surat izin usaha
perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
i. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan
pelabelan bahan berbahaya;
j. pelaksanaan penertiban pedagang kayu antar pulau terdaftar;
k. pelaksanaan pelaporan rekapitulasi
perdagangan kayu antar pulau;
l. pelaksanaan bimbingan teknis bina usaha perdagangan;
m. pelaksanaan pendokumentasian hasil bina usaha perdagangan; dan
n. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bina usaha perdagangan; dan
o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan
oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan, Penguatan Usaha dan Pelaku Pasar dipimpin oleh kepala seksi Seksi Kelembagaan, Penguatan Usaha dan Pelaku Pasaryang mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kelembagaan dan penguatan usaha dan pelaku pasar;
b. melaksanakan kebijakan, penyusunan
pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis kelembagaan dan penguatan usaha pelaku pasar;
c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis
kelembagaan dan penguatan usaha pelaku
pasar; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan
kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan terkait bidang tugasnya.

Seksi Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan mempunyai tugas melakukan
a. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan;
b. melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis di bidang Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan;
c. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang jasa perdagangan, di
bidang penanaman modal dan usaha dagang asing dan di bidang keagenan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan terkait bidang tugasnya.

Seksi Informasi Perusahaan dipimpin oleh kepala Seksi Informasi Perusahaan yang mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan,
penyusunan pedoman, norma, standar,
prosedur, kriteriadan penyiapan pemberian
bimbingan teknis di bidang informasi
perusahaan;
b. melaksanakan kebijakan, penyusunan
pedoman, norma, standar, prosedur,
kriteriadan penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang informasi perusahaan;
c. memonitoring dan meng evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang informasi perusahaan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan terkait bidang tugasnya.

Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis

(1) Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategisdipimpin oleh kepala Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar bahan pokok dan barang strategis dalam negeri.

(2) Bidang Bahan Pokok dan Barang Strategisdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan pengelolaan
bahan pokok dan barang strategis;
b. perumusan kebijakan dibidang peningkatan di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
d. penyiapan penyusunan pelaksanaan
pedoman, standar, norma, prosedur dan
kriteria di bidang bahan pokok agro, bahan
pokok hasil industri, barang strategis dan
informasi pasar;
e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar;
f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang
bahan pokok agro, bahan pokok hasil industri, barang strategis dan informasi pasar; dan
g. pelaksanaan kegiatan menjamin ketersedian barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat pasar kabupaten;
h. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
i. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka
stabilisasi harga pangan pokok;
j. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Sistem Informasi Pasar dipimpin oleh kepala Seksi Sistem Informasi Pasar mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pedoman dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengumpulan danpengolahan data serta informasi pasar;
b. melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi pasar;
c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi pasar;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

Seksi Bahan Pokok dipimpin oleh kepala Seksi Bahan Pokok mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan pasar, bahan pokok hasil industri dan bahan pokok agro.
b. melaksanakan kebijakan di bidang
pengembangan pasar, bahan pokok hasil
industri dan bahan pokok agro.
c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, bahan pokok hasil industri dan bahan pokok agro.
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

Seksi Barang Strategis dipimpin oleh kepala seksi Barang Strategis mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan pasar barang strategis..
b. melaksanakan kebijakan di bidang
pengembangan pasar barang strategis
c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan pasar barang strategis.
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

Bidang Dagang Kecil Menengah dan
Produk dalam Negeri

(1) Bidang Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri dipimpin oleh kepala Bidang Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha dagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

(2) Bidang Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan
peningkatan di bidang pengembangan
iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
c. penyiapan penyusunan pedoman, norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan iklim usaha dan bimbingan
teknis usaha dagang kecil dan menengah,
fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usaha dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
e. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim usaha dan bimbinganteknis usaha dagang kecil dan menengah, fasilitasi usaha dan pemasaran usahadagang kecil dan menengah;
f. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri;
g. pelaksanaan promosi dagang melalui
pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi ekspor unggulan;
h. pelaksanaan kampanye pencitraan produk skala provinsi (lintas kabupaten /kota);
i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan iklim usaha dan bimbingan
teknis usaha dagang kecil dan menengah,
fasilitasi usaha dan pemasaran usaha
dagang kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, dan pencitraan produk dalam negeri; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis dipimpin oleh kepala Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis bagi usaha dagang kecil dan menengah;
b. melaksanakan kebijakan di bidang
pengembangan iklim usaha dan bimbingan
teknis bagi usaha dagang kecil dan menengah;
c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan iklim usaha dan bimbingan teknis bagi usaha dagang kecil dan menengah;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran dipimpin oleh kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaranmempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman di bidang akses pemasaran dan fasilitasi usaha bagi usaha dagang kecil dan menengah;
b. melaksanakan kebijakan di bidang akses
pemasaran dan fasilitasi usaha bagi usaha
dagang kecil dan menengah;
c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan di bidang akses pemasaran dan fasilitasi usaha bagi usaha dagang kecil dan menengah;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Pencitraan Produk dalam Negeri dipimpin oleh kepala Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Pencitraan Produk dalam Negeri mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman di bidang pencitraan produk dalam negeri serta sosialisasi program 100% Cinta Indonesia.
b. melaksanakan kebijakan di bidang pencitraan produk dalam negeri serta sosialisasi program 100% Cinta Indonesia.
c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan di bidang pencitraan produk dalam negeri serta sosialisasi program 100% Cinta Indonesia.
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis terkait bidang tugasnya.

UPT Dinas

(1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.

(2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi
pada satuan kerja di lingkungan Dinas
Perdagangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.